Jurnalis Bone Gandeng KAI Bentuk LBH Pers


Foto. Dialog peran jurnalis sebagai control sosial digelar di Cafe Teras Watampone, Sabtu (7/3/2020).

BONE, PENAINSPIRASI.COM- Sejumlah jurnalis di Kabupaten Bone menyepekati terbentuknya Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers sebagai lembaga yang menaungi jurnalis ketika terjerat kasus hukum dalam menjalankan tugas sebagai kontrol sosial.

Direktur Insting Jurnalis, Lukman selaku inisiator terbentuknya LBH Pers, menjelaskan kehawatirannya melihat fenomena hari ini, jurnalis atau wartawan dalam menjalankan tugasnya rentan dilaporkan dengan dalih melanggar Undang-Undang ITE atas pemberitaan yang dianggap merugikan pihak tertentu.
Sehingga kata Lukman, keberadaan LBH Pers ini penting untuk memberikan imunitas kepada rekan-rekan jurnalis.

"Pasal 8 UU No 40 tahun 1999
tentang Pers berbunyi, dalam melaksanakan profesinya, wartawan mendapat perlindungan hukum. Intinya, kami akan menjalin kemitraan dengan DPD Konfrensi Advokasi Indonesia (KAI) Sulawesi Selatan untuk membentuk LBH Pers tersebut" ungkap Lukman dalam dialog jurnalis dengan tema Peran Jurnalis Sebagai Sosial Kontrol di Kabupaten Bone di Cafe Teras Watampone yang dihadiri sejumlah perwakilan jurnalis,NGO dan OKP , Sabtu (7/3/2020).

Ketua DPD KAI Sulsel,Syamsuddin Nur selaku panelis dalam dialog tersebut mengatakan pentingnya perlindungan hukum bagi wartawan dalam menjalnkan tugasnya. Dijelaskannya, UU Pers memberikan kemerdekaan bagi  wartawan untuk mencari, mengolah dan mendistribusikan berita, dan manakala ada pihak yang komplain atas produk jurnalistik tersebut,  harus diselesaikan dengan UU Pers yakni diberikan hak jawab kepada pihak yang merasa dirugikan.

"Kemitraan ini kami sangat dukung,dan melalui LBH Pers ini , kami dari KAI akan memberikan advokasi baik litigasi maupun non litigasi secara cuma-cuma" ungkapnya.

Ditempat yang sama, Sekretaris PWI Kab. Bone, Zaenal Abidin menjelaskan pers adalah bagian dari 4 pilar demokrasi. Sehingga dalam menjalankan profesi wartawan selaku sosial kontrol, kata Zainal seorang wartawan tetap mengacu pada kode etik jurnalis dan UU pers.

Penulis : Redaksi
Editor   : Dedi



Komentar

Berita Terkini