Oknum calon Kades Tawaroe Diduga Sogok Warga dengan Paket Sembako Lebaran

 
  Foto: Ilustrasi.net

Bone, Penainspirasi -Ada-ada saja yang dilakukan salah satu oknum calon kepala desa (Kades)  Tawaroe, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, yang berinisial AG. Dimasa tenang pemilihan kepala desa 2019, AG diduga  menyogok warga dengan paket sembako lebaran.

Dikutip dari Bonepos.com, dari warga setempat, calon Kades petahan itu membagikan sirup kepada warga yang ada di dusun Tawaroe, Desa Tawaroe, pada Selasa malam, 4/5/ 2019.

Adapun paket lebaran yang diduga sengaja dibagikan tim sukses Calon Kades tersebut untuk warga yakni berupa minuman ukuran besar, Coca cola dan Sprite.

"Ini ada sirup dari pak desa," kata seorang warga yang tidak disebutkan namanya menirukan teriakan salah satu tim yang membagikan sirup tersebut dari mobil pick up, Selasa malam.

Padahal, sesuai dengan tahapan yang ada, proses Pilkades di Bone, termasuk di Desa Tawaroe sudah masuk pada tahapan minggu tenang sejak tanggal 29 Mei sampai 10 Juni 2019.

Untuk Pilkades Tawaroe sendiri diikuti empat calon kepala desa. Yakni, Umar Faizal nomor urut 1, H Tamring calon nomor urut 2, Darwis, nomor urut 3, dan Agussalim nomor urut 4.

Menanggapi hal tersebut, penggiat Demokrasi Ismail mengatakan fenomena money politic di Pilkades serentak merupakan pelanggaran dan sanksinya bisa pidana dan administrasi berupa diskualifikasi.

Kendati demikian menurut Ismail, tak satupun mengatur tentang ketentuan pidana dan khususnya pidana politik uang dalam Undang Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan perda kabupaten Bone nomor 1 tahun 2015 tentang pemilihan, pelantikan, dan pemberhentian kepala desa.

"Utuk menjerat pelaku politik uang di pilkades, tidak ada cara lain, polisi dapat menggunakan ketentuan norma berdasarkan KUHP Pasal 149 ayat (1) dan (2)," kata Ismail.

Lanjut Ismail, calon kepala desa yang terbukti melakukan money politic tidak hanya dapat dipidana tetapi termasuk bisa dijerat dengan didiskualifikasi.

"Calon kades tersebut dapat dibatalkan/didiskualifikasi, berdasarkan pasal 62 dan 31 Perda nomor 1 tahun 2015. Bisa dibatalkan berdasarkan Pasal 62, 31, dan 32 (tentang larangan kampanye) yang mengatur sebagai berikut : menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye. Itu berdasarkan Perda nomor 1 Tahun 20," tutupnya.

Sumber : Bonepos.com
Editor     : Edy F. Noya


Komentar

Berita Terkini